Dorong Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Satker Wilayah Riau, Kabag Program dan Humas Berikan Penguatan di Lapas Tembilahan

Tembilahan - Kepala Bagian Pogram dan Hubungan Masyarakat (Kabag Program dan Humas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Sabar Tarida Uli Gultom, memberikan Penguatan terkait Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, Senin (26/06/2023). Didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, Hari Winarca, tampak Kabag Program dan Humas menyampaikan kiat-kiat kesuksesan Pembangunan ZI kepada para Petugas Lapas Tembilahan.

Kabag Program dan Humas menerangkan bahwasannya pemenuhan data dukung (Daduk) dan adanya inovasi serta nihil pemberitaan negatif merupakan salah satu kunci suksesnya pembangunan ZI pada suatu satuan kerja (Satker).

Baca juga: Heru Widodo: Berbatasan Langsung dengan Negara Lain, Batam Perlu Pengamanan Ekstra

"Selalu penuhi seluruh daduk yang diminta sebagai persyaratan, hadirkan minimal satu inovasi yang akan menjadi faktor pembeda nantinya. Juga selalu monitor terkait pemberitaan negatif, jangan sampai ada, " terang Sabar Tarida Uli Gultom kepada seluruh Petugas Lapas Tembilahan di Aula Dr. Sahardjo.

Kabag Program dan Humas juga menambahkan bahwasannya kesolidan suatu organisasi dan komitmen Pimpinan juga merupakan hal yang sangat krusial untuk diperhatikan dalam upaya mewujudkan Lapas Tembilahan berpredikat WBK.

Baca juga: Arteria Dahlan: Perlu Tata Kelola Lapas agar Tak Over Kapasitas

"Komitmen Pimpinan dan kekompakkan serta kesolidan suatu organisasi memegang peran yang sangat krusial dalam upaya mewujudkan Lapas Tembilahan berpredikat WBK. Saya yakin dan percaya dengan pengalaman dan tangan dingin Kalapas Bapak Hari Winarca, Lapas Tembilahan dapat menjadi satker berpredikat WBK, " pungkasnya.

Kegiatan penguatan berjalan dengan lancar dan tertib serta diakhiri dengan Kabag Program dan Humas meninjau Ruang Server Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

Baca juga: Nurul Arifin: RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi