Senam Virtual Kemenkumham RI, Jajaran Lapas Tembilahan Tampak Antusias dan Semangat Hingga Akhir Kegiatan

Tembilahan - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mengikuti Olahraga Bersama Senam Pagi Jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jum’at (19/04/2024). Tampak hadir seluruh Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dimulai dari Pejabat Eselon IV (Empat) dan Eselon V (Lima) hingga Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, Hari Winarca, menerangkan bahwasannya senam ini penting untuk menjaga fisik dan kebugaran Petugas selalu prima.

Baca juga: Komnas HAM: Jangan Ada Informasi yang Ditambah-tambah di Masyarakat

“Konsistensi untuk melakukan pembinaan jasmani sangat penting agar kesehatan dan kebugaran para Petugas selalu terjaga sehingga dapat melaksanakan tugas dengan maksimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat serta Warga Binaan, ” ujarnya.

Kalapas menambahkan bahwasannya kegiatan senam kebugaran virtual ini juga sebagai sarana 'stress relief' bagi para Petugas sehingga dapat kembali rileks.

Baca juga: Perkumpulan Jurnalis Terate Indonesia Resmi Daftarkan Diri Ke Kementerian Hukum dan HAM RI

“Tentunya kegiatan olahraga bersama di pagi hari ini sangat bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan, pikiran dan jasmani menjadi rileks dan bugar sehingga diharapkan dapat menjadikan Petugas semakin optimal dalam bertugas. Ini merupakan kegiatan rutin yang sangat luar biasa bermanfaat dari Kemenkumham RI serta dilaksanakan oleh seluruh Kanwil dan UPT se-Indonesia, ” pungkasnya.

Serentak dengan seluruh jajaran Kemenkumham RI seluruh Indonesia yang terpusat dari Sekretariat Jenderal, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mengikuti kegiatan ini secara dalam jaringan melalui aplikasi Zoom Meeting. Dipandu oleh Instruktur Profesional, tampak seluruh jajaran Lapas Tembilahan dengan semangat dan antusias mengikuti senam pagi.

Baca juga: Guspardi Gaus: Komisi II Komitmen Selesaikan Alas Hukum Provinsi, Kabupaten dan Kota